Benteng Jawa & Sumatra: Konflik Perdagangan & Perebutan Teritorial
2009-12-01
Di abad ke-18, puluhan benteng VOC ditemukan tersebar di seluruh kepulauan nusantara. Sebagian besar sebenarnya hanyalah pos perdagangan yang diperkuat serta dilengkapi dengan sejumlah gudang untuk menyimpan komoditi perdagangan dan persediaan makanan, sejumlah kantor dan perumahan pegawai. Beberapa benteng, seperti Vredenburg di Yogya, dibangun untuk memperlihatkan keberadaan kekuasaan politik Kumpeni. Benteng-benteng yang terbuat dari batu itu dibangun untuk melindungi terhadap serangan musuh pribumi yang tidak memiliki bangunan pertahanan dan sebab itu tidak diperkuat seperti benteng di Eropa. Kastel Batavia dengan tembok di sekelilingnya sudah berumur lebih dari satu abad dan dari segi militer merupakan bangunan yang sudah amat kuno. Kekuatan VOC tidak terletak pada benteng melainkan pada armada kapal yang dilengkapi dengan persenjataan berat dan menguasai lautan serta dapat pergi ke tempat-tempat yang memerlukan bantuan. Itu sebabnya kebanyakan benteng dibangun di tepi pantai.
Akhir Masa VOC
Untuk mendapatkan posisi strategis penguasaan jalur perdagangan di Nusantara, maka markas besar VOC pindah dari Ambon ke Batavia di tahun 1619. Sejak saat itu perhatian VOC pada pulau Jawa meningkat secara drastis. Kekalahan Trunojoyo di tahun 1681 menandai campur tangan VOC dalam dunia politik Mataram di Jawa. Dari peristiwa itu, VOC secara perlahan berhasil mendapatkan berbagai konsesi perdagangan dan penguasaan wilayah dari Mataram, kemudian juga mengurangi pengaruh Banten dan Cirebon. Karakternya sebagai pedagang dengan kekuatan maritim yang disegani mulai bergeser menjadi penguasa di tanah Jawa.
Perjanjian Giyanti 1755 yang memecah-belah Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta (kemudian di tahun 1757 melahirkan Mangkunegara) telah membuka jalan bagi VOC untuk terlibat lebih mendalam dalam menentukan masa depan Jawa. Melalui politik devide et impera (memecah belah dan menguasai) VOC berhasil menduduki posisi strategis dalam jalur perdagangan di Jawa, khususnya dari pedalaman menuju Batavia, Semarang dan Surabaya, serta berapa jalur pantai utara yang menghubungkan sumber hasil bumi dengan tiga pelabuhan tersebut di atas. Salah satu jalur perdagangan yang paling strategis adalah antara pedalaman Yogya-Solo dengan pelabuhan di Semarang. Pada masa inilah VOC banyak membangun benteng pertahanan di Jawa dengan tujuan menjaga jalur perdagangan, sekaligus untuk pertahanan dan basis perluasan wilayah.
Dengan mempertahankan struktur administrasinya sebagai perusahaan dagang, perubahan karakter operasional VOC yang telah masuk ke dalam ranah kolonialisasi secara lambat-laun ternyata mempersulit keadaannya sendiri. Wilayah yang harus dikendalikan bertambah banyak, sehingga meminta ongkos yang banyak pula. Di sisi lain, serbuan Perancis di Ambon tahun 1769-1772 yang telah mengurangi monopoli cengkeh VOC. Kondisi ini diperparah dengan korupsi yang meningkat di kalangan para pejabatnya yang semakin menguras keuangannya. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799 secara resmi VOC dinyatakan pailit dan diambil alih oleh Pemerintah Belanda.
Masa Pemerintah Hindia Belanda
Di bawah kekuasaan Perancis, Pemerintah Hindia Belanda menunjuk H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal di tahun 1808. Dalam masa yang sangat singkat (1808-1811) ia dengan paksa berhasil membangun jalan pos Anyer-Panarukan untuk memperlancar komunikasi dan gerakan pasukan menghadapi ancaman Inggris. Bersamaan dengan itu, dibangun pula sejumlah benteng di pantai Utara Jawa untuk melindungi sarana dan prasarana yang telah dibangun untuk kepentingan perang, sekaligus perdagangan.
Di tahun 1811-1816, Inggris menguasai wilayah yang semula berada di tangan Belanda. Ketika Belanda mendapatkan kembali kekuasaannya, wilayah Nusantara (khususnya di Jawa) telah mengalami banyak perubahan. Kebijakan Tanam Paksa mengundang masalah baru di kalangan rakyat. Perlawanan Pangeran Diponegoro (1825-1830) berhasil ditumpas, namun telah menguras keuangan Hindia Belanda. Akibat perang itu, Belanda mengubah tatanan politik di Jawa. Setelah mengambil lebih banyak lagi daerah-daerah tepi, raja Jawa diubah statusnya menjadi pejabat yang mendapat gaji dari Pemerintah Hindia Belanda.
Sejumlah benteng, baik yang baru maupun perbaikan atau perluasan dari yang lama, banyak dibangun setelah perang Jawa berakhir. Fungsi benteng tidak berubah: untuk menjaga jalur perdagangan, untuk pertahanan dan untuk menjadi basis dalam perluasan wilayah. Berbeda dengan pola pembangunan benteng di Indonesia Timur, sebagian benteng dibangun di pedalaman (hinterland).
Sementara itu, perhatian pada Sumatra sesungguhnya baru dimulai ketika mereka menduduki sumber timah Belitung di tahun 1817, dan Bangka di tahun 1822. Di tahun 1824 Belanda mendapatkan Bengkulu sebagai ganti wilayah Malaka yang diserahkan ke Inggris. Perlawanan Imam Bonjol (1821-1838) telah menyulitkan Belanda meluaskan pengaruhnya di Sumatra Barat. Hingga tahun 1860, yang belum takluk adalah Aceh, sebagian wilayah Tapanuli dan sejumlah wilayah terpencil di pegunungan Bukit Barisan. Sebagian besar benteng Belanda di Sumatra dibangun pada masa-masa setelah tahun 1838.
Sampai 1871 kemerdekaan Aceh mendapat perlindungan dari Inggris. Akibat pertukaran wilayah di Afrika Barat kepada Inggris, Aceh “diserahkan” ke tangan Belanda. Walaupun Kutaraja jatuh di tahun 1874, tetapi perlawanan rakyat Aceh berlangsung selama 30 tahun. Jumlah benteng yang banyak terdapat di Aceh (baik benteng Belanda maupun benteng Aceh) menjadi bukti kehebatan perang berdarah yang telah mengorbankan ribuan orang di kedua belah pihak dan menguras keuangan Hindia Belanda.
Situasi di tahun 1913 menunjukkan konsentrasi pos militer (besar dan kecil) yang cukup tinggi terletak di Aceh dan Jawa. Di Sumatra, pos militer yang besar berada di Kutaraja (Banda Aceh), Medan, Fort de Kock (Bukittinggi) dan Padang. Di Jawa, Weltevreden (Jakarta Pusat), Meester Cornelis (Jatinegara), Buitenzorg (Bogor), Cimahi, Bandung, Gombong, Cilacap, Semarang, Ungaran, Banyubiru (Ambarawa), Salatiga, Surakarta, Yogyakarta, Magelang, Surabaya dan Malang. Sementara di pulau-pulau lain pos militer yang besar terletak di Pontianak, Banjarmasin, Makassar, dan Ambon.
Memasuki masa Perang Dunia I dan kemudian ancaman Perang Pasifik atau Perang Dunia II yang telah diperkirakan banyak pengamat, maka Hindia Belanda membangun basis pertahanan pedalaman untuk melindungi Bandung yang direncanakan menjadi ibukota baru. Bersamaan dengan rencana penggalangan milisi pertahanan Hindia, maka pada beberapa posisi strategis di sekitar Bandung telah dibangun benteng-benteng dan gua pertahanan untuk mengantisipasi perang yang akan datang.Ketika Belanda menyatakan takluk tanpa syarat pada Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942 di Kalijati, berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda di bumi Nusantara.
